Menenun "Laboratorium" Damai di Jantung Lampung Tengah
BANDARLAMPUNG, NARASILAMPUNG.ID – SINAR matahari pagi belum sepenuhnya menyengat Komplek Nuwo Balak, Perumahan Dinas Bupati Lampung Tengah, Selasa, 19 Mei 2025. Namun, riuh rendah percakapan dari pekarangan itu sudah menghangatkan suasana.
Di sudut pendopo, seorang pria berpeci hitam tampak asyik tertawa bersama seorang biksu berjubah saffron dan seorang pemuda berkemeja safari khas warga Hindu Bali.
Pemandangan ini bukan dekorasi panggung, melainkan potret harian Lampung Tengah—sebuah wilayah yang kerap dijuluki “Indonesia Mini” di Sumatera.
Hari itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) datang bukan sekadar untuk seremoni.
Mereka membawa sebuah misi besar: meresmikan Lampung Tengah sebagai “Laboratorium Kerukunan Nasional”.
Selama ini, jika bicara soal toleransi, mata publik sering kali tertuju pada kota-kota di Jawa atau Indonesia Timur. Namun, data berbicara lain.
Pada tahun 2025, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung, khususnya Lampung Tengah, melesat ke angka 80,36.
Angka ini bertengger nyaman di atas rata-rata nasional yang berada di angka 77,89.
“Kerukunan bukan sekadar nilai luhur yang kita jaga di dalam lemari kaca. Ia adalah pilar utama dalam transformasi sosial dan prasyarat nyata bagi pembangunan nasional,” ujar Prof. Warsito, Deputi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK RI.
Warsito, yang juga mantan Dekan FMIPA Universitas Lampung, memahami betul bahwa membangun sebuah daerah tidak bisa hanya mengandalkan semen dan beton.
Pembangunan infrastruktur fisik akan rapuh jika tidak dibarengi dengan kohesi sosial yang kuat.
“Lampung Tengah dengan segala kebhinnekaannya layak menjadi percontohan. Pluralitas di sini bukan hambatan, melainkan kekuatan penggerak,” tegas Warsito dalam suasanya diskusi.
Namun, di balik rapor hijau tersebut, ada lampu kuning yang harus diperhatikan. Warsito membeberkan sebuah paradoks dalam Indeks KUB nasional.
Dari tiga pilar kerukunan—toleransi, kesetaraan, dan kerja sama—pilar terakhir justru memiliki nilai yang paling jeblok, yakni di bawah angka 70.
Artinya, selama ini masyarakat kita baru berada pada tahap “hidup berdampingan secara damai tanpa saling mengganggu” (toleransi pasif). Kita belum terbiasa untuk “bergandengan tangan membangun sesuatu bersama” (kolaborasi aktif).
“Kita perlu mewujudkan kerja sama itu secara konkret. Jangan lagi sekadar seremonial dialog,” cetus Warsito.
Ia kemudian melontarkan ide segar: pembentukan koperasi bersama lintas agama atau forum ekonomi kreatif yang dikelola bersama oleh pemuda masjid, gereja, dan pura.
“Ketika perut kenyang dan kesejahteraan dibangun bersama, sekat-sekat dogma agama biasanya luruh dengan sendirinya,” ucapnya.
Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Zulkarnain, Ketua FKUB Lampung Tengah KH Mutawalli.
Kemudian, Plt. Kepala Kesbangpol Lampung Tengah Rahmat Danil yang mengupas berbagai peluang dan tantangan dalam memperkuat kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten.
Gerakan merajut kerja sama itu bukan fiksi. Usai berdiskusi di Nuwo Balak, rombongan bergerak menuju Desa Fajar Mataram, sebuah desa yang menjadi bukti hidup bagaimana keberagaman dirawat dari dapur rumah warga.
Di Fajar Mataram, aroma dupa dari pekarangan warga Hindu berkelindan dengan suara lantunan ayat suci dari pengeras suara masjid, sementara lonceng gereja sesekali memanggil jemaatnya di hari Minggu.
Plt. Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, yang juga merupakan bagian dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat, tersenyum melihat kedekatan warganya.
“Lampung Tengah adalah kabupaten yang kaya akan keberagaman. Kami tidak melihat perbedaan ini sebagai ancaman. Kami mendukung dan siap mengawal penuh wilayah ini menjadi wajah damai Indonesia,” kata Komang Koheri dengan nada optimis.
Namun, tantangan zaman berganti. Jika dulu konflik dipicu oleh senggolan fisik atau tanah, hari ini musuh kerukunan bersembunyi di balik layar gawai.
Literasi digital di ruang siber menjadi sorotan tajam dalam diskusi. Jempol yang tidak bijak di media sosial sering kali menjadi pemantik sumbu pendek ketidakharmonisan di dunia nyata.
Pertemuan hari itu berakhir saat matahari tepat di atas kepala, menyisakan lembar-lembar rekomendasi konkret yang siap dieksekusi.
Lampung Tengah kini memikul beban sejarah yang baru.
Bukan lagi sekadar kabupaten transmigrasi yang mencoba bertahan hidup, melainkan sebuah kiblat baru bagi bagaimana tenun kebangsaan dirajut kembali.
Dari tanah Lampung, Indonesia belajar bahwa merawat damai tidak cukup dengan diam dan membiarkan, melainkan dengan bekerja bersama dan saling menguatkan.
Kegiatan ini dihadiri pula Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Zulfikar Irwan, perwakilan dari PKUB Kemenag Herry Susanto serta para tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pengurus FKUB setempat.
