Gubernur Mirza Dorong Hilirisasi dan Kolaborasi dengan Kemenkeu Percepat Pertumbuhan Ekonomi Lampung
BANDARLAMPUNG, NARASILAMPUNG.ID — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mengoptimalkan berbagai potensi strategis yang dimiliki Lampung.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan perwakilan Kementerian Keuangan RI di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Bandarlampung, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mirza memaparkan bahwa sektor pertanian dan perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Lampung. Dari total luas wilayah sekitar 3,3 juta hektare, sebanyak 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan seperti padi, jagung, singkong, sawit, tebu, kopi, kakao, hingga nanas.
“Lampung memiliki potensi luar biasa. Singkong nomor satu nasional, sementara nanas Lampung menyuplai sekitar 22 persen kebutuhan dunia,” ujarnya.
Menurut Mirza, besarnya potensi tersebut harus diikuti dengan penguatan hilirisasi industri agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kita ingin industri pengolahan tumbuh di Lampung sehingga nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di daerah,” katanya.
Selain hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan, Pemerintah Provinsi Lampung juga tengah mengembangkan energi baru terbarukan dan sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sejumlah proyek strategis yang disiapkan antara lain pengembangan panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya terapung, hingga bioetanol berbasis singkong dan jagung.
Mirza menegaskan percepatan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan. Ia berharap sinergi dapat diperkuat dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, pengawasan perpajakan, serta sinkronisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kuncinya adalah orkestrasi dan kekompakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Purwadhi Adhiputranto menyatakan kesiapan Kementerian Keuangan mendukung pembangunan daerah melalui berbagai instrumen pembiayaan kreatif, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Kepala Kanwil Ditjen Pajak Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo menambahkan pihaknya akan memperkuat pengawasan dan kepatuhan perpajakan, terutama pada sektor strategis seperti perkebunan sawit dan industri pengolahan.
Di sisi lain, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu Windraty Ariane Siallagan menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi pembangunan.
Sementara Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Bier Budy Kismulyanto menyebut Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang distribusi barang dari Jawa ke Sumatra. Selain memperkuat pengawasan terhadap rokok ilegal dan penyelundupan narkotika, Bea Cukai juga terus mendorong peningkatan ekspor dan pengembangan UMKM daerah.
“Melalui kolaborasi ini, kami ingin mendorong UMKM dan pelaku usaha Lampung agar semakin siap menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD Provinsi Lampung, serta jajaran pejabat Kementerian Keuangan wilayah Lampung dan Bengkulu.
