Saluran ‘Gaib’ Rawa Jitu: Rp97 Miliar APBN Terkuras, Petani Mesuji Hanya dapat Debu!

MESUJI, NARASILAMPUNG.ID – Aroma tak sedap menyengat dari proyek irigasi raksasa di Desa Bandar Anom, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kabupaten Mesuji. Proyek bernilai fantastis Rp97 miliar yang bersumber dari kantong negara kini menjadi bola panas setelah warga mengeluhkan kondisi saluran yang kering kerontang bak proyek mangkrak, meski pihak otoritas mengklaim pekerjaan telah tuntas seratus persen.

Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS) akhirnya angkat bicara setelah gelombang protes warga dan video kondisi irigasi yang memprihatinkan viral di media sosial. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Iwan Yuliansah, menampik keras tudingan bahwa proyek tersebut terbengkalai. Menurutnya, proyek peningkatan saluran primer sepanjang 93 kilometer tersebut telah diserahterimakan (PHO) sejak akhir 2023 lalu.

“Kalau disebut mangkrak atau tidak berfungsi, itu kurang informasi dan tidak benar,” cetus Iwan saat ditemui di kantor BBWS Lampung, Senin, 27 April 2026. Ia menjelaskan bahwa proyek yang dikerjakan oleh kontraktor PT Indobangun Grup ini dimulai sejak Desember 2022 dan saat ini masih dalam masa pemeliharaan selama satu tahun.

Menanggapi visual saluran yang tampak kering tanpa aliran air sedikit pun, pihak BBWS berkilah bahwa hal itu hanyalah persoalan manajemen distribusi. Iwan menyebut air irigasi memang tidak dirancang untuk mengalir setiap detik, melainkan diatur sesuai kebutuhan musim dan partisipasi petani dalam pengoperasian pompa.

Namun, penjelasan teknis ini justru memicu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin anggaran hampir Rp100 miliar hanya menghasilkan infrastruktur yang disebut warga belum memberikan manfaat nyata? Kondisi lapangan yang memperlihatkan saluran tanpa aktivitas lanjutan seolah mengonfirmasi kekhawatiran masyarakat bahwa proyek ini hanya menjadi monumen beton tanpa guna.

Lemahnya pengawasan kini menjadi sorotan utama. Meski BBWS mengklaim pengawasan telah dijalankan sesuai SOP, fakta bahwa masyarakat harus “berteriak” di media sosial menunjukkan adanya sumbatan informasi dan kemungkinan ketidaksesuaian kualitas pengerjaan di lapangan.

Kini, bola panas ada di tangan pemerintah pusat. Perlu ada tindakan tegas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga antikorupsi untuk membedah aliran dana Rp97 miliar tersebut. Publik menuntut evaluasi terbuka: apakah benar proyek ini sudah “selesai” secara substansi, ataukah sekadar selesai di atas dokumen serah terima sementara petani di Mesuji tetap harus menelan debu di tengah kekeringan.

Pihak BBWS sendiri menyatakan terbuka terhadap kritik. “Akan lebih baik jika ada konfirmasi langsung ke pihak balai agar penjelasan bisa lebih jelas dan utuh,” pungkas Iwan. Namun bagi para petani, mereka tidak butuh penjelasan di atas kertas, mereka butuh air mengalir di sawah mereka.