Gubernur Mirza Tekankan Penghormatan Martabat Kaum Tuli, Dorong Lampung Semakin Inklusif
BANDAR LAMPUNG, NARASILAMPUNG.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas, khususnya kaum Tuli, bukan sekadar penyediaan akses dan fasilitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat dan hak asasi manusia.
Pesan tersebut disampaikan melalui amanat tertulis Gubernur yang dibacakan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, saat membuka Seminar Pekan Tuli Internasional 2026 di Gedung Teater Taman Budaya Provinsi Lampung, Sabtu (26/9/2026).
Mengusung tema “Budaya Tuli adalah Hak Asasi Manusia (CRPD Pasal 20)”, seminar tersebut menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai budaya Tuli, kesetaraan komunikasi, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Gubernur Mirza menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan daerah yang inklusif. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha memperluas akses ekonomi serta kewirausahaan bagi kaum Tuli agar tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaku dan mitra strategis pemerintah.
Seminar menghadirkan tiga narasumber. Kepala Penelitian dan Pengembangan Bahasa Isyarat, Laura Lesmana Wijaya, memaparkan landasan hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Ia menyoroti pengakuan identitas budaya dan bahasa khusus penyandang disabilitas, termasuk bahasa isyarat.
Akademisi FISIP Universitas Lampung, Gita Paramitha Djausal, membahas pentingnya membangun komunikasi setara antara masyarakat dengar dan Tuli melalui pemahaman budaya Tuli serta penguatan akses visual. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan juru bahasa isyarat dalam siaran berita dan kebencanaan serta pengakuan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) dalam dokumen pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan materi mengenai peran pemerintah dalam pemenuhan hak Tuli dan penyediaan akses informasi publik yang inklusif. Ia menekankan pentingnya pendekatan akademis dalam menyusun struktur dan kaidah bahasa isyarat yang terstandarisasi agar terus berkembang dan berkelanjutan.
Melalui seminar ini, Pemprov Lampung berharap kesadaran mengenai kesetaraan hak, penghormatan budaya Tuli, dan akses informasi yang inklusif semakin kuat sehingga kaum Tuli dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah.
