Gubernur Mirza Dorong Transformasi Samsat, Pelayanan Mudah dan Transparan untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak
BANDAR LAMPUNG,NARASILAMPUNG.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar semakin mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dinilai menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Samsat Provinsi Lampung Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (22/9/2026).
Gubernur menegaskan, pemerintah harus membenahi kualitas pelayanan terlebih dahulu sebelum menuntut masyarakat meningkatkan kepatuhan pajak. Menurutnya, Samsat merupakan salah satu layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam jumlah besar, dengan rata-rata sekitar 5.000 orang dilayani setiap hari.
Ia meminta seluruh petugas Samsat memberikan pelayanan secara profesional, ramah, mudah, dan transparan. Pengalaman masyarakat ketika menerima pelayanan akan memengaruhi tingkat kepercayaan dan persepsi publik terhadap pemerintah.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Gubernur menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya infrastruktur jalan. Lampung memiliki sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi yang membutuhkan anggaran besar untuk penanganan dan pemeliharaan.
Karena itu, ia mendorong Samsat dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat kolaborasi dengan kepolisian, Jasa Raharja, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya. Inovasi, penyederhanaan birokrasi, evaluasi berkala, dan percepatan digitalisasi juga menjadi langkah penting dalam transformasi layanan.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Saipul mengatakan Rakorda Samsat 2026 menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif, mengevaluasi capaian dan tantangan, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam meningkatkan profesionalisme pelayanan.
Melalui Rakorda tersebut, diharapkan terbangun kesamaan langkah seluruh unsur Samsat untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, SWDKLLJ, dan PNBP.
Gubernur Mirza menegaskan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat harus kembali dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Dengan pelayanan yang semakin baik dan kemudahan pembayaran, kepercayaan serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Lampung diharapkan terus meningkat.
