Pemprov Lampung Perkuat Pengembangan Pembiayaan Karbon Sektor Kehutanan
BANDARLAMPUNG, NARASILAMPUNG.ID — Pemerintah Provinsi Lampung terus bersinergi dengan Kementerian Kehutanan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan pembiayaan karbon sektor kehutanan seiring ditetapkannya Lampung sebagai proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Perhutanan Sosial.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Pembiayaan Karbon Sektor Kehutanan yang diselenggarakan OJK di Bandarlampung, Kamis (7/5/2026).
Marindo mengatakan pengembangan ekonomi karbon menjadi bagian penting dalam mendorong ekonomi hijau sekaligus menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar karena didukung kawasan hutan lindung, konservasi, perhutanan sosial, serta keanekaragaman hayati yang tinggi.
“Kami ingin Lampung menjadi contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara agenda lingkungan, ekonomi, dan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembiayaan karbon membuka peluang baru bagi pengelolaan hutan melalui pemanfaatan nilai ekonomi dari kemampuan hutan menyerap karbon. Namun, pengembangan proyek karbon membutuhkan tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta dukungan pembiayaan yang memadai.
Karena itu, Pemprov Lampung mendorong penguatan regulasi, pengembangan perhutanan sosial, dan perluasan akses pembiayaan agar berbagai inisiatif kehutanan berkelanjutan dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penetapan Lampung sebagai proyek percontohan nasional pengembangan NEK Perhutanan Sosial melalui kerja sama antara OJK dan Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, FGD tersebut menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem pembiayaan ekonomi karbon yang kredibel, layak secara bisnis (bankable), dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi pemerintah, regulator, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan, Lampung diharapkan mampu menjadi model pengembangan ekonomi karbon yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
