Gubernur Mirza Perkuat Digitalisasi Keuangan Daerah, Lampung Target Terbaik TP2DD Sumatera
BANDARLAMPUNG, NARASILAMPUNG.ID — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat implementasi digitalisasi keuangan daerah secara terintegrasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mengoptimalkan capaian pada Championship TP2DD 2026.
Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Finalisasi Pengisian Championship TP2DD 2026 yang digelar di Bank Lampung, Bandarlampung, Selasa (21/4/2026), dan turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela.
Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja daerah agar seluruh transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, terintegrasi, dan transparan.
Gubernur Mirza menyebut capaian Lampung pada Championship TP2DD 2025 yang berada di peringkat kelima dari 10 provinsi di Sumatera menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Pada 2026, Lampung menargetkan hasil yang lebih baik dan optimistis menjadi provinsi terbaik di Sumatera.
Untuk mencapai target tersebut, Mirza mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, OJK, dan Bank Lampung sebagai Bank RKUD, memperkuat sinergi dalam mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Salah satu inovasi yang menjadi andalan adalah aplikasi Saibara (Satu Aplikasi Belanja Retribusi Daerah), yang digunakan untuk mengelola dan memfasilitasi pembayaran retribusi daerah secara digital, terintegrasi, transparan, dan efisien.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyoroti hasil Championship TP2DD 2025 yang menunjukkan capaian positif pada aspek outcome, namun masih perlu perbaikan pada aspek proses dan output. Ia meminta TP2DD lebih optimal dalam penginputan data dan dokumen pendukung menjelang batas akhir pengumpulan melalui SIP2DD pada 24 April 2026.
Menurut Jihan, digitalisasi daerah tidak hanya bertujuan mengejar penilaian kompetisi, tetapi menjadi fondasi transformasi digital yang berkelanjutan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung.
