Gubernur Mirza Tekankan Perubahan APBD 2026 Harus Tepat Sasaran dan Berdampak bagi Masyarakat
BANDAR LAMPUNG, NARASILAMPUNG.ID – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus dikelola secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Kamis (10/9/2026), di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengapresiasi berbagai masukan dan saran fraksi DPRD. Ia menyebut pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD merupakan wujud sinergi untuk memastikan program pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Rancangan Perubahan APBD 2026 yang telah disepakati memuat target pendapatan daerah sebesar Rp6,992 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah Rp4,007 triliun, pendapatan transfer Rp2,874 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp111,008 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp7,991 triliun.
Gubernur menegaskan, belanja daerah diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, memperkuat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Optimalisasi pendapatan juga terus didorong melalui inovasi dan penggalian potensi daerah.
Selain Perubahan APBD 2026, rapat paripurna membahas jawaban Gubernur terhadap dua Raperda prakarsa pemerintah provinsi, yakni pencabutan sejumlah peraturan daerah terkait tarif pelayanan rumah sakit dan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah.
Dalam rapat yang sama, Bapemperda DPRD Provinsi Lampung menyampaikan tanggapan terhadap pendapat kepala daerah atas 12 Raperda usul inisiatif DPRD. Raperda tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, antara lain pengelolaan sumber daya air, pertanian, perkebunan, hilirisasi ubi kayu, koperasi dan usaha kecil, pertambangan rakyat, infrastruktur berkelanjutan, pendidikan, kelautan dan perikanan, hingga desa wisata.
Bapemperda pada prinsipnya menyepakati agar 12 Raperda tersebut dilanjutkan ke tahap pembicaraan berikutnya dengan tetap membuka ruang masukan dari pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya.
