Komisi VII DPR RI Apresiasi Kinerja Pemprov Lampung, Dorong Hilirisasi dan Pengembangan Kawasan Industri
— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay untuk membahas perkembangan sektor industri, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, dan sarana publikasi di Provinsi Lampung, Kamis (23/4/2026).
Dalam paparannya, Gubernur Mirza menjelaskan bahwa perekonomian Lampung masih ditopang sektor pertanian dengan luas lahan sekitar 1,8 juta hektare dari total wilayah 3 juta hektare. Hampir dua juta keluarga menggantungkan hidup pada komoditas utama seperti padi, jagung, dan singkong.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen, tingkat kemiskinan turun dari 10,7 persen menjadi 9,6 persen, inflasi menjadi yang terendah secara nasional sebesar 1,25 persen, dan Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat hingga sekitar 130.
Di sektor industri, kontribusi terhadap PDRB baru mencapai 18 persen. Dari potensi nilai komoditas sekitar Rp150 triliun, baru Rp30 triliun yang diolah melalui hilirisasi. Karena itu, Pemprov Lampung mendorong pengembangan lima kawasan industri yang didukung infrastruktur pelabuhan strategis untuk ekspor Sumatera bagian selatan.
Pada sektor pariwisata, jumlah wisatawan nusantara meningkat dari 17 juta pada 2024 menjadi 27 juta pada 2025. Namun, rata-rata lama tinggal wisatawan masih 1,3 hari sehingga diperlukan pengembangan ekosistem pariwisata yang lebih terintegrasi. Sementara itu, dari sekitar 398 ribu UMKM di Lampung, 70 persen dikelola perempuan dengan tantangan utama berupa kesamaan produk dan keterbatasan kapasitas produksi.
Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi capaian pembangunan Lampung dan menilai terdapat kemajuan signifikan dalam satu setengah tahun terakhir. Menurutnya, Lampung memiliki potensi besar dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil kunjungan, antara lain pengembangan kawasan industri, termasuk satu kawasan yang direncanakan di Way Kanan, percepatan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pesawaran dan Lampung Selatan, serta penguatan UMKM melalui sistem agregator agar mampu menembus pasar ekspor.
Komisi VII DPR RI juga mendorong pengembangan hilirisasi singkong, termasuk produk turunan Modified Cassava Flour (Mocaf), guna membuka peluang investasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. Kunjungan ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.
